Komisi V DPR RI Kunjungi Sekolah Rakyat, Pemkab Bekasi Pastikan Lahan dan Calon Siswa Telah Disiapkan

Oleh : H.Razali Berabo

Jun.   : 12 – 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mendampingi Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi pada Jumat, (12/06/2026).

Cikarang Pusat – berabonews.id            

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi pada Jumat, (12/06/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda beserta rombongan didampingi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Sekda Kabupaten Bekasi melakukan peninjauan langsung terkait progress pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi.    

Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan program prioritas strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai target sehingga bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027 di Kabupaten Bekasi.

Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan pada prinsipnya Pemkab Bekasi sangat mendukung Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden yang sudah mempercayakan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi pembangunan program strategis nasional berupa sekolah rakyat. Kami Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung adanya program strategis ini karena ini nantinya akan sangat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bekasi, ujarnya.

Endin menyebutkan, dukungan Pemkab Bekasi diwujudkan melalui melalui penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang berasal dari PT. Deltamas. Lahan seluas 5,4 hektare tersebut akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial dan seluruh proses administrasinya telah diselesaikan.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), luas lahannya kurang lebih 5,4 hektare dan ini akan kami hibahkan kepada Kementerian Sosial, adapun prosesnya sudah selesai, jelasnya.

Selain kesiapan lahan, lanjut Endin, Pemkab Bekasi melalui Dinas sosial juga telah turun langsung melakukan asesmen terhadap calon peserta didik baru siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Untuk siswa SMP dan SMA sudah ada 90 calon siswa dan statusnya sudah clear. Sedangkan untuk siswa tingkat SD masih perlu dilakukan edukasi lebih lanjut kepada para orang tua karena mengingat usia anak-anaknya masih relatif muda, ungkapnya.

Sekda juga menegaskan, proses seleksi peserta dilakukan sesuai ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos) yang memprioritaskan anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kami mengambil calon Siswa tentunya sesuai dengan ketentuan yang memang dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial. Kita mengambil dari desil 1 dan 2 yang merupakan prioritas utama penerima manfaat, tegasnya.

Endin juga menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat juga tidak hanya diperuntukkan bagi Siswa baru. Melainkan jika terdapat anak-anak yang saat ini tengah bersekolah di sekolah swasta maupun negeri, diperbolehkan pindah ke Sekolah Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Itu ternyata memang dibolehkan pak. Jadi siswa yang berada di kelas tertentu baik dari sekolah swasta ataupun negeri yang butuh sekolah atau ingin pindah dari ke Sekolah Rakyat, itu diperbolehkan, terangnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, pihaknya optimis Program Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027. Sekda berharap, hadirnya Program Sekolah Rakyat menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Nah mudah-mudahan dengan hadirnya fasilitas Sekolah Rakyat ini, akses pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi semakin meningkat sehingga tidak ada lagi warga yang mengalami buta huruf maupun keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, tandasnya.( adv )