Tangani Tanggul Jebol dan Kritis, Pemkab Bekasi Perkuat Koordinasi dengan BNPB dan BBWS

Oleh : Razali Berabo

Feb.  : 04 – 2026

Pemkab Bekasi menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, di Ruang Rapat KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu, (04/02/2025).

Cikarang Pusat – berabonews.id

Pemerintah Kabupaten Bekasi memfokuskan percepatan perbaikan sejumlah tanggul jebol dan tanggul kritis untuk penanganan banjir, dengan memperkuat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). 

‎Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggul Jebol dan Tanggul Kritis bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur,                      

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta perangkat daerah terkait, di Ruang Rapat KH Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (04/02/2026).

‎Asep menyampaikan bahwa tekanan terhadap sistem sungai dan ketahanan tanggul meningkat akibat tingginya curah hujan, kiriman debit air dari wilayah hulu, serta dinamika perubahan tata guna lahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah hilir Kabupaten Bekasi.

‎Kiriman air dari hulu sangat besar, hujan di wilayah kita juga terjadi terus-menerus, sementara di hilir, khususnya Muaragembong, air tidak lagi tertampung secara optimal sehingga berdampak pada jebolnya tanggul, ujar Asep.

‎Ia menegaskan, langkah penanganan saat ini diarahkan pada percepatan penanganan tanggul jebol dan tanggul kritis, bersama BNPB dan BBWS, melalui penetapan titik-titik rawan sebagai prioritas, kejelasan pembagian kewenangan, serta sinkronisasi antara penanganan darurat dan rencana penanganan permanen.

‎Saya minta kita fokus pada percepatan langkah penanganan tanggul yang jebol dan kritis, menetapkan titik-titik rawan sebagai prioritas, serta pastikan penanganan darurat berjalan beriringan dengan rencana penanganan permanen, tegasnya.

‎Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi secara terpadu, mulai dari respons darurat hingga langkah mitigasi jangka menengah dan panjang, guna menekan risiko banjir yang terus berulang. 

‎Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi termasuk wilayah dengan tingkat risiko banjir sangat tinggi berdasarkan peta risiko bencana nasional, dipengaruhi kondisi geografis, sedimentasi sungai, penyempitan alur air, serta dinamika pemanfaatan ruang.

‎Upaya penanganan darurat penting untuk melindungi masyarakat terdampak, namun tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang, ujar Raditya.

‎Ia menegaskan, penanganan bencana hidrometeorologi perlu diperkuat melalui langkah berkelanjutan, antara lain perbaikan dan penguatan tanggul, normalisasi sungai, penataan ruang, serta penguatan sistem peringatan dini melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

‎Adapun Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, memaparkan bahwa dalam satu bulan terakhir Kabupaten Bekasi mengalami bencana hidrometeorologi yang cukup kompleks, meliputi banjir, longsor, dan angin kencang di sejumlah wilayah.

‎Pada pertengahan Januari tercatat 17 kecamatan terdampak banjir. Per 3 Februari, jumlah tersebut berkurang menjadi lima kecamatan terdampak banjir dan tiga kecamatan mengalami longsor, yakni Bojongmangu, Serang Baru, dan Tambun Utara, dengan total 112 titik kejadian, jelas Muchlis.

‎Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 3 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 23.687 kepala keluarga terdampak banjir, dengan 755 kepala keluarga sempat mengungsi. Dampak bencana tersebar di 28 desa dan sembilan kecamatan.                             

Saat ini, kondisi berangsur membaik dengan wilayah terdampak yang terus berkurang serta sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing atau ke keluarga terdekat.

‎Selain permukiman, banjir juga berdampak pada sektor pertanian dengan luasan lahan terdampak mencapai 6.487 hektare yang sebagian besar mengalami gagal tanam. Wilayah hilir seperti Muaragembong, Babelan, Tarumajaya, Pebayuran, dan Cabangbungin menjadi perhatian utama karena menerima kiriman air dari Sungai Citarum, Cipamingkis, Cibeet, dan Kali Bekasi, serta dipengaruhi kondisi pasang laut.

‎Di wilayah hilir, aliran sungai tidak dapat maksimal menuju laut akibat pasang, sementara debit air dari hulu terus meningkat.                                 

Di sisi lain, sebagian besar tanggul di Kabupaten Bekasi sudah dalam kondisi kritis, bahkan ada yang jebol dan masih berupa tanah tanpa penguatan, ujarnya.

‎Ia menambahkan, penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara, seperti pemasangan geobag, mengingat kondisi cuaca dan tinggi muka air yang belum memungkinkan dilakukan perbaikan permanen ( adv )