Ketua Umum Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi (ARPD) Menyikapi Mirisnya Nasib 7 Guru Honorer SMPN 1 Cikarang Barat Yang Dirumahkan
Oleh : Redaksi
Jan. : 22 – 2026
Ketua Umum Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi (ARPD) menyoroti dengan penuh keprihatinan kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait dirumahkannya 7 (tujuh) orang guru honorer di SMP Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
Kebijakan tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan bagi para siswa. Guru honorer merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan, yang selama ini telah mengabdi dengan keterbatasan kesejahteraan namun tetap menjalankan tugas secara profesional.
Ketua Umum ARPD menegaskan bahwa keputusan merumahkan guru honorer bukanlah solusi yang tepat dalam menghadapi persoalan administrasi maupun anggaran pendidikan. Justru sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan dan nasib tenaga pendidik.
Pendidikan adalah hak dasar masyarakat dan guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Merumahkan guru honorer sama saja dengan mempertaruhkan masa depan pendidikan dan generasi muda Kabupaten Bekasi, tegas Ketua Umum ARPD dalam keterangannya.
Sehubungan dengan hal tersebut, ARPD secara tegas meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera mengambil langkah nyata, konkret, dan bertanggung jawab guna menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkeadilan.
Ketua Umum ARPD menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dapat :
1. Mengutamakan kepentingan pendidikan di atas kepentingan administratif dan birokrasi semata;
2. Segera memberikan solusi yang jelas dan terukur terhadap keberlangsungan status dan kesejahteraan guru honorer;
3. Menjamin hak para guru honorer agar tetap dapat menjalankan tugas pendidikan tanpa rasa ketidakpastian;
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Ketua Umum Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak segan menyuarakan aspirasi publik demi memastikan hak-hak tenaga pendidik terlindungi serta dunia pendidikan Kabupaten Bekasi berjalan secara bermartabat dan berkeadilan.
Pemerintah daerah tidak boleh abai. Nasib guru honorer adalah cerminan komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tutup Ketua Umum ARPD.( R1)
